BPS Provinsi NTT

Pusat Pelayanan

Prosedur Pelayanan

Bagaimana cara mendapatkan data di BPS?

Tata cara mendapatkan data di BPS

Jika ingin membaca buku publikasi silahkan datang ke Perpustakaan yang berada di semua kantor BPS baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Untuk di BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di gedung kantor BPS Provinsi NTT lantai 1, atau melalui telepon (0380) 826289 atau (0380) 833124;
Jika ingin membeli softcopy buku publikasi atau data mikro hasil survei/sensus, silahkan datang langsung ke Ruang Pelayanan Statistik Terpadu/Perpustakaan yang berada di Kantor BPS Provinsi NTT lantai 1, atau melalui email ke pst5300@bps.go.id, atau melalui telepon (0380) 826289 atau (0380) 833124, atau melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BPS Provinsi NTT.
Jika ingin melakukan konsultasi, permintaan data, dan pertanyaan lainnya seputar statistik juga dapat melalui website Konsultasi Statistik Online BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur .

Alamat kantor:
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. R. Suprapto No. 5
Kupang-85111
Nusa Tenggara Timur

Bagaimana cara mendapatkan data di BPS jika datang langsung?

Bagi konsumen data yang datang langsung ke BPS dapat dilayani di Ruang Pelayanan Statistik Terpadu/Perpustakaan dan Ruang Konsultasi Statistik. Ruang Pelayanan Statistik Terpadu/Perpustakaan, pengunjung dapat membaca buku publikasi BPS dalam bentuk tercetak atau softcopy (digital library). Sedangkan Ruang Konsultasi Statistik digunakan untuk melayani penjualan data mikro, softcopy dan peta digital wilayah. Pelayanan tersebut buka setiap hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 15.30 WITA.

Apakah untuk mendapatkan data BPS dikenakan biaya? Berdasarkan aturan dan kebijakan yang dikeluarkan BPS, maka untuk mendapatkan data BPS dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu berbayar, nol rupiah dan gratis.
Berbayar adalah layanan data BPS yang memberlakukan tarif pada produk BPS. Pada layanan berbayar ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah no.7 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pusat Statistik. Pada PP PNBP tersebut mengatur mengenai jenis penerimaan PNBP BPS meliputi penerimaan dari:
1. Penjualan publikasi cetakan (menurut jumlah halaman) 2. Penjualan publikasi elektronik (menurut jumlah halaman dan dalam bentuk pdf) 3. Penjualan data mikro; 4. Penjualan peta digital wilayah kerja Statistik (Shape File); 5. Jasa pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik 6. Jasa pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; and 7. Jasa penggunaan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik.
Nol Rupiah adalah layanan data BPS yang memberlakukan tarif Rp0,00 pada konsumen data. Pada layanan Rp0,00 didasarkan pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik. Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada peraturan tersebut terdiri atas:
1. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah 2. Lembaga Negara 3. Perwakilan Negara Asing 4. Lembaga Internasional
Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu diberikan untuk layanan sebagai berikut:
1. Publikasi cetakan sebanyak 1 (satu) eksemplar publikasi cetakan; 2. Publikasi elektronik/softcopy sebanyak 1 (satu) keeping publikasi elektronik; 3. Data mentah sampai dengan 5 MB (lima MegaByte); 4. Peta digital wilayah sebanyak 1 (satu) peta.
Untuk Instansi pemerintah pusat dan daerah serta lembaga negara yang melaksanakan kegiatan terkait tugas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan negara, pengawasan dan pemeriksaan keuangan dan pembangunan, dan/atau penanggulangan bencana yang bersifat nasional dan lintas sektor dapat diberikan publikasi cetakan, publikasi elektronik/ softcopy, data mentah, dan/ atau peta digital wilayah lebih banyak dari satuan sebagaimana dimaksud diatas.
Gratis adalah layanan data BPS yang memungkinkan konsumen data untuk mendapatkan data atau publikasi secara gratis. Layanan ini dapat diakses melalui website dan beberapa publikasi cetak gratis, seperti: Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE).
Berapa lama waktu layanan untuk mendapatkan jawaban kepastian layanan? Setiap permintaan data yang masuk akan mendapatkan jawaban kepastian layanan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah permintaan dikirimkan, hal ini sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

DATA SENSUS

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan

Pusat Pelayanan

DATA SENSUS

Sosial dan Kependudukan

Ekonomi dan Perdagangan

Pertanian dan Pertambangan

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan