Ringkasan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2015

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) telah dimulai sejak tahun 2007. BPS mulai terlibat langsung sejak penyusunan IDI 2009 dan sekaligus sebagai benchmark penyusunan IDI. Oleh karena itu, publikasi ini berupaya menyajikan data IDI sejak 2009 hingga tahun 2015 agar dapat melihat perkembangan IDI sesuai komponen IDI 2009 sekaligus melihat perubahan dua indikator pada tahun 2015 sebagai upaya penyempurnaan penyusunan IDI. Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia dikoordinir oleh Bappenas, didukung oleh UNDP, Kemendagri, BPS dan Bappeda. Pengumpulan data IDI berbeda dengan kegiatan survei BPS lainnya. Survei yang dilakukan BPS pada umumnya bersifat kuantitatif dengan pendekatan rumah tangga atau perusahaan. Pada pengumpulan data IDI dilakukan gabungan survei kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui review surat kabar dan review dokumen. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam (in-depth interview). Sampai saat ini IDI merupakan satu-satunya ukuran kuantitatif untuk mengetahui tingkat kemajuan demokrasi di tingkat provinsi. Terkait dengan hal tersebut, keberadaan IDI menjadi sangat penting bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.