Berita Terkait

Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Statistics of Nusa Tenggara Timur Province)Jl. R. Suprapto No. 5 Kupang - 85111
Telp (0380) 826289; 821755; Faks (0380) 833124
Mailbox : pst5300@bps[dot]go[dot]id
bps5300@bps[dot]go[dot]id
Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik
16 Mei 2026 | Kegiatan Statistik Lainnya
Oleh Anna Ellenora Nainupu, SST, M.Ec.Dev., Statistisi Ahli
Muda BPS Provinsi NTT
Artikel ini telah tayang di Pos-Kupang.com dengan judul
Opini: Di Balik Pertumbuhan Ekonomi NTT, https://kupang.tribunnews.com/editorial/963497/opini-di-balik-pertumbuhan-ekonomi-ntt.
Pada awal Mei 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT
merilis angka pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan I 2026 sebesar 5,32 persen.
Angka ini memberi sinyal positif bahwa aktivitas ekonomi
daerah masih bergerak cukup baik di tengah berbagai tantangan ekonomi global
dan nasional.
Namun, yang lebih penting bukan sekadar besar-kecilnya angka
pertumbuhan itu, melainkan memahami apa yang sebenarnya menopangnya.
Dari situlah kita bisa membaca ke mana arah ekonomi daerah
sedang bergerak dan apakah pertumbuhan yang tercipta sudah cukup kuat menopang
keberlanjutan ekonomi di masa depan.
Data rilis BPS menunjukkan bahwa struktur perekonomian NTT
dari sisi pengeluaran masih ditopang oleh konsumsi, terutama konsumsi rumah
tangga dan konsumsi pemerintah, yang masing-masing menyumbang 64,4 persen dan
15,7 persen.
Hal ini cukup wajar karena sebagian besar aktivitas ekonomi
daerah memang masih bergerak lewat belanja masyarakat.
Ketika kemampuan masyarakat untuk berbelanja meningkat,
pertumbuhan ekonomi daerah pun ikut terdorong.
Di sisi lain, belanja pemerintah juga berperan penting dalam
menjaga aktivitas ekonomi melalui pembayaran gaji pegawai, belanja barang dan
jasa, serta bantuan sosial.
Saat belanja pemerintah meningkat, permintaan barang dan
jasa ikut bergerak dan usaha-usaha masyarakat tetap berjalan, terutama ketika
sektor swasta dan industri pengolahan belum berkembang kuat.
Secara konsep ekonomi, konsumsi memang penting karena menjaga
aktivitas ekonomi tetap hidup.
Namun, konsumsi memiliki keterbatasan karena efeknya
cenderung jangka pendek.
Untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih kuat, daerah
membutuhkan investasi produktif yang mampu menciptakan kapasitas ekonomi baru,
meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.
Dengan kata lain, konsumsi menjaga ekonomi tetap bergerak
hari ini, tetapi investasi produktif menentukan bagaimana ekonomi akan tumbuh
dan berlanjut di masa depan.
Dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
investasi tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
Pada triwulan I 2026, kontribusi PMTB dalam perekonomian NTT
tercatat sebesar 39,69 persen.
Angka ini tergolong cukup tinggi, tetapi perlu dibaca secara
hati-hati. Investasi yang tercatat dalam PMTB adalah investasi fisik, dan tidak
seluruhnya mencerminkan investasi yang dilakukan swasta, karena di dalamnya
juga termasuk belanja investasi pemerintah.
Kegiatan investasi pada dasarnya bukan hanya soal membangun
infrastruktur gedung atau jalan, tetapi bagaimana menciptakan aktivitas ekonomi
yang mampu menghasilkan produktivitas baru dan berkelanjutan.
Tantangannya, tidak semua investasi secara otomatis atau
langsung menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas.
Di sinilah pentingnya memastikan bahwa investasi yang ada
benar-benar mampu memperkuat sektor produktif daerah di masa mendatang.
Ekonom Nicholas Kaldor menegaskan bahwa industri manufaktur
merupakan salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi.
Banyak negara tumbuh pesat setelah berinvestasi serius pada
sektor ini, seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Vietnam.
Vietnam, misalnya, dalam beberapa tahun terakhir mampu
mendorong pertumbuhan melalui pengembangan industri manufaktur dan ekspor
sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 8,02
persen. Negara itu bertumpu pada industri manufaktur berorientasi ekspor dan
berhasil menarik investasi asing di bidang elektronik, tekstil, alas kaki,
hingga perakitan teknologi.
Jika berkaca pada Vietnam, tantangan NTT terlihat jelas, di
mana kontribusi lapangan usaha industri pengolahan dalam struktur ekonomi
daerah masih sangat kecil, bahkan belum mencapai 2 persen pada triwulan I 2026.
Dalam perkembangannya, membangun industri tidak lagi semudah
dulu. Dani Rodrik melalui konsep premature deindustrialization menjelaskan
bahwa banyak negara berkembang mengalami perlambatan industrialisasi bahkan
sebelum sektor industrinya berkembang kuat.
Jika dulu negara berkembang bisa tumbuh melalui industri
padat karya sederhana, saat ini persaingan global menjadi jauh lebih ketat.
Perkembangan teknologi juga membuat banyak proses produksi
yang diautomasi sehingga kebutuhan tenaga kerja semakin berkurang.
Akibatnya, banyak daerah berkembang akhirnya lebih cepat
bergerak ke sektor jasa sebelum sempat membangun basis industri yang kuat.
Ekonomi NTT juga menunjukkan gejala serupa. Aktivitas sektor
jasa memang memberi kontribusi besar, yakni 53,1 persen terhadap perekonomian
daerah, tetapi sebagian besar masih ditopang oleh usaha kecil dan informal
dengan produktivitas yang belum tinggi.
Akibatnya, ekonomi tetap bergerak, namun peningkatan nilai
tambah dan pendapatan masyarakat belum berlangsung secepat yang diharapkan.
Kondisi ini tidak berarti NTT harus memaksakan diri mengejar
industrialisasi besar-besaran seperti daerah yang lebih maju.
Yang lebih penting adalah membangun sektor-sektor produktif
dan rantai ekonomi lokal yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
Pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri kreatif
berbasis tenun dan budaya lokal memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih
jauh, bahkan diarahkan ke pasar ekspor.
Persoalannya, potensi itu tidak akan memberi dampak besar
jika berhenti pada produksi primer.
Nilai tambah baru akan tumbuh ketika komoditas dan usaha
lokal terhubung dengan pasar, pengolahan, dan kebijakan daerah yang mendorong
lahirnya kegiatan ekonomi yang lebih produktif.
Pembangunan ekonomi daerah tidak cukup hanya menciptakan
aktivitas ekonomi. Yang lebih penting, aktivitas itu harus memberi nilai tambah
yang lebih besar dan membuka ruang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk
menjadi pelaku utama.
Dalam kerangka itu, berbagai program pemerintah seharusnya
tidak berhenti sebagai belanja rutin, tetapi dipakai sebagai pintu masuk untuk
menggerakkan ekonomi produktif daerah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak
semestinya dilihat semata sebagai program sosial.
Jika terhubung dengan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan
koperasi desa, program ini bisa menjadi pengungkit permintaan bagi produk
lokal.
Dari kebutuhan pangan yang besar dan berkelanjutan, daerah
dapat mulai membangun rantai pasok yang lebih kuat.
Di sinilah koperasi desa dapat memainkan peran penting
sebagai penghubung antara produksi masyarakat dengan pasar yang lebih luas,
sekaligus memperkuat posisi tawar pelaku usaha lokal.
Jika dikelola dengan baik, rantai pasok ini dapat berkembang
lebih jauh ke tahap pengolahan.
Jagung, misalnya, tidak hanya dijual sebagai bahan mentah,
tetapi bisa diolah menjadi pakan ternak.
Di sektor perikanan, hasil tangkapan juga tidak harus
berhenti sebagai komoditas segar, tetapi dapat masuk ke pengolahan seperti
pembekuan, pengasapan, atau produk olahan lainnya agar nilai jualnya meningkat.
Dengan cara seperti itu, kebijakan ekonomi daerah tidak
berhenti pada menjaga konsumsi, tetapi mulai membuka jalan bagi tumbuhnya
industri berbasis potensi lokal.
Dalam beberapa waktu ke depan, belanja pemerintah agaknya
masih akan tetap menjadi salah satu penopang penting ekonomi NTT mengingat
transformasi ekonomi tidak bisa dilakukan dalam sekejap mata.
Namun, penopang seperti ini pada dasarnya baru menjaga
ekonomi tetap bergerak, belum cukup untuk membangun fondasi pertumbuhan yang
lebih kokoh dalam jangka panjang.
Karena itu, dorongan menuju sektor-sektor produktif dan
industri berbasis potensi lokal perlu diarahkan secara lebih serius.
Akan tetapi, arah kebijakan seperti itu tidak akan berjalan
tepat sasaran tanpa ditopang potret usaha yang lengkap, akurat, dan up to date.
Di sinilah Sensus Ekonomi 2026 menjadi penting, karena data
yang dihasilkan oleh sensus ini dapat digunakan untuk melihat keadaan riil
dunia usaha, mengenali potensi sektor yang bisa dikembangkan, dan menentukan
prioritas kebijakan secara lebih tepat.
Dengan data yang komprehensif, daerah dapat membangun
pertumbuhan yang bukan hanya berkelanjutan, tetapi juga lebih inklusif dan
berkualitas, sehingga tidak semata-mata bergantung pada pemerintah, melainkan
semakin bertumpu pada kekuatan masyarakat dan usaha lokal.
Pada akhirnya, pertumbuhan yang kokoh bukan sekadar angka,
lebih jauh lagi adalah tentang bagaimana sumber daya lokal dan manusianya
diberdayakan untuk masa depan daerah yang lebih baik.
Berita dan Siaran Pers Terkait
[OPINI] Sektor Ekonomi Terlihat ‘Underrated’ Padahal Unggul di NTT
[OPINI] Jutaan Pekerja Informal Menggerakkan Ekonomi NTT
[OPINI] Menyongsong Sensus Ekonomi 2026: Transformasi Perdagangan NTT
[OPINI] Kedaulatan Ekspor NTT: Mengapa Sensus Ekonomi 2026 Bukan Sekadar Hitung Kepala?
[OPINI] Tekanan Inflasi dan Daya Beli di NTT, Alarm Stabilitas Ekonomi Rumah Tangga
Triwulan I 2025, Ekonomi NTT tumbuh sebesar 4,55%