Pencanangan Zona Integritas BPS NTT

Zona integritas merupakan salah satu upaya pemerintah dalam perbaikan birokrasi dan kinerja suatu instansi. Melalui penetapan zona integritas ini, suatu instansi dituntut untuk menerapkan wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayanu (WBBM).

Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei 2020, BPS NTT mengikrarkan pencanangan zona integritas di lingkungan BPS NTT. Pencanangan ini dikakukan di Aula BPS NTT dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Pencanangan tersebut disaksikan oleh beberapa pejabat tinggi Provinsi NTT, yaitu Anggota DPD RI (Ir. Abraham Paul Liyanto), Ketua Pengadilan Tinggi Kipang (Andreas Don Rade, S.H., M.H.), Rektor Universitas Nusa Cendana (Prof. Ir. Fredik L. Benu, M.Si, Ph.D,.), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur (Iwan Agung Prasetyo, Ak, M.EcDev, Ph.D), Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT (Marciana Dominika Jone, S.H.), Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pius Rengka, S.H., M.Sc.).