16 | 04 | 2014
Publikasi

 
Berita Resmi Statistik
Grafik

Grafik Inflasi Provinsi NTT dan Nasional

 

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tentang BPS

AJAX HTML TO DIV

Informasi Umum

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :  
  • Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
  • Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
  • Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
  • Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.
Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :  
  • Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
  • Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
  • Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
  • Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Visi dan Misi BPS

Visi

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

Misi

  1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.
  2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia.
  3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik.
  4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.
  5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

Nilai-nilai Inti

Core values (nilai-nilai inti) BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas.
Nilai-nilai Inti BPS terdiri dari:

  1. PROFESIONAL

  2. merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
    1. Kompeten
      mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban;
    2. Efektif
      memberikan hasil maksimal;
    3. Efisien
      mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal;
    4. Inovatif
      selalu melakukan pembaruan dan/atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus;
    5. Sistemik
      meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

  3. INTEGRITAS

  4. merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdiannya kepada institusi/organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
    1. Dedikasi
      memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi;
    2. Disiplin
      melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
    3. Konsisten
      satunya kata dengan perbuatan;
    4. Terbuka
      menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak;
    5. Akuntabel
      bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.


  5. AMANAH

  6. merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
    1. Terpercaya
      melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual;
    2. Jujur
      melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas;
    3. Tulus
      melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa;
    4. Adil
      menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
  1. Tugas

  2. Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Fungsi
    1. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
    2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
    3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
    4. Penetapan sistem statistik nasional;
    5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan
    6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

  4. Kewenangan
    1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
    2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
    3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
    4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
    5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
      1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
      2. penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Sejarah BPS

Masa Pemerintahan Hindia-Belanda
Didirikan pada bulan Februari 1920 oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan (Directeur van Landbouw Nijveirhed en Handel) di Bogor yang bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik. Pada tanggal 24 September 1924, pusat kegiatan statistik dipindahkan dari Bogor ke Jakarta dengan nama Central Kantoor Voor de Statistiek (CKS) atau Kantor Pusat Statistik. Kegiatannya pada waktu itu diutamakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Hindia Belanda. Produk perundang-undangan Kantor Pusat Statistik adalah Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 Nomor 128) yang mengatur sensus penduduk dan Statistiek Ordonnantie 1934 ( Staatsblad Nomor 508) tentang kegiatan perstatistikan. Pada tahun 1930, lembaga CKS melaksanakan suatu kegiatan monumental, yaitu Sensus Penduduk yang pertama dilakukan di Indonesia.

Masa Pemerintahan Jepang
Tahun 1942-1945, CKS beralih ke pemerintahan militer Jepang, dan kegiatannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang (data militer). Nama CKS diubah menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dan bernaung di bawah Gubernur Militer (Gunseikanbu).

Masa Pemerintahan RI 1945 - 1965
Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu diubah menjadi Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum (KAPPURI), dipimpinoleh Mr.Abdul Karim Pringgodigdo. Pada awal 1946, KAPPURI pindah mengikuti pindahnya pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta. Saat itu KAPPURI dipimpin oleh Semaun. Dilain pihak di Jakarta CSK diaktifkan kembali oleh Pemerintah Federal (Belanda). Berdasar surat edaran Kementrian Kemakmuran Nomor 219/SC, tanggal 12 Juni 1950, Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dan KAPPURI dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dan berada di bawah naungan Kementrian Kemakmuran.
Pada tanggal 1 Maret 1952, Menteri Perekonomian mengeluarkan Keputusan Nomor P/44 yang menyatakan KPS berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Perekonomian. Berdasarkan Keputusan Menteri Perekonomian Nomor 18.099/M Tanggal 24 Desember 1953, kegiatan KPS dibagi menjadi 2 bagian yaitu Afdeling A merupakan Bagian Riset dan Afdeling B merupakan Bagian Penyelenggaran dan Tata Usaha.
Pada tanggal 1 Juni 1957, dengan Surat Keputusan Presiden RI No.172/1957, KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik (BPS) dan bertanggung jawab langsung dibawah Perdana Menteri. Pada tanggal 24 September 1960, UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus diundangkan menggantikan Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 Nomor 128). Pada tanggal 26 September 1960, UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik diundangkan menggantikan Statistiek Ordonnantie 1934 ( Staatsblad Nomor 508). Berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 26/P.M/1958 tanggal 16 Januari 1958, BPS diberi tugas melakukan pekerjaan persiapan Sensus Penduduk. Sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 1960, pada tahun 1961  BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk pertama sejak masa kemerdekaan. Di tiap kantor Gubernur (Propinsi), Kab/Kota dan Kecamatan dibentuk bagian yang mengurus pelaksanaan Sensus Penduduk.

Masa Pemerintahan RI 1966 - Sekarang
Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.Aa/C/9 Tahun 1965 tanggal 19 Februari 1965 dinyatakan bahwa Bagian Sensus di Kantor Gubernur dan Kabupaten/Kota ditetapkan menjadi Kantor Cabang BPS dengan nama Kantor Statistik dan Sensus Daerah.
Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemerintah menetapkan tiga buah Peraturan Pemerintah tentang Sensu yaitu PP nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk pada tanggal 2 Juli 1979. PP Nomor 2Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian pada tanggal 21 Januari 1983 dan PP Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi pada tanggal 10 Juni 1985. Pada tanggal 29 Mei 1968, ditetapkan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1968 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja BPS (di pusat dan di daerah). Pada tanggal 20 Februari 1980, ditetapkan PP No. 6 Tahun 1980 tentang Organisasi BPS sebagai pengganti PP No.16/1968. Berdasarkan PP Nomor 6/1980 di tiap propinsi terdapat perwakilan BPS dengan nama Kantor Statistik Propinsi, dan di tiap Kab/Kota terdapat perwakilan yang bernama Kantor Statistik Kab/Kota.
Pada tanggal 9 Januari 1992, ditetapkan PP No.2 Tahun 1992 tentang Organisasi BPS sebagai pengganti PP No. 6 Tahun 1980. Kedudukan, fungsi, tugas, susunan organisas, dan Tata Kerja BPS yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992. Pada tanggal 26 September 1997 dengan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi "Badan Pusat Statistik", dan sekaligus menetapkan tanggal tersebut sebagai " Hari Statistik".
Tahun 1998, ditetapkan Keppres No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik. Berdasarkan KepPres tersebut, perwakilan BPS di daerah adalah instansi vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten dan BPS Kotamadya. PAda tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
Memasuki era Otonomi daerah, ditetapkan Keppres No.166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas,Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) dan BPS masuk sebagai LPND.

Struktur Organisasi

Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur - Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si

Kepala Bagian Tata Usaha - Lodewyck Lodi Lado, SE, M.Si

  • Subbagian Bina Program
  • Subbagian Kepegawaian dan Hukum
  • Subbagian Keuangan
  • Subbagian Urusan Dalam
  • Subbagian Perlengkapan

 
Kepala Bidang Statistik Sosial - Martin Suanta, SE

  • Seksi Statistik Kependudukan
  • Seksi Statistik Ketahanan Sosial
  • Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat

 
Kepala Bidang Statistik Produksi - Ir. Marselina Irene Goetha

  • Seksi Statistik Pertanian
  • Seksi Statistik Industri
  • Seksi Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi


Kepala Bidang Statistik Distribusi - Ir. Desmon Sinurat

  • Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga
  • Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen
  • Seksi Statistik Niaga dan Jasa


Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik - Sofan, S.Si, M.Si

  • Seksi Neraca Produksi
  • Seksi Neraca Konsumsi
  • Seksi Analisis Statistik Lintas Sektoral


Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi - Matamira B. Kale, S.Si, M.Si

  • Seksi Integrasi Pengolahan Data
  • Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik
  • Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik

Undang-Undang

Undang-undang No.16/1997 Tentang Statistik
Undang-undang No. 16/1997 tentang Statistik tersedia dalam Format PDF File Size : 192 KB. Unduh

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik tersedia dalam Format PDF File Size : 106 KB. Unduh

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik tersedia dalam Format PDF File Size : 754 KB. Unduh

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 1998 Tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 1998 Tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik tersedia dalam Format PDF File Size : 0.98 MB. Unduh

Hukum dan Prinsip Tentang Statistik
Fundamental Principles of Official Statistics oleh The United Nations Statistical Commission (Format PDF) File Size : 86 KB. Unduh

Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah (PP) No 54 tahun 2009 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Format PDF File Size : 267 KB. Unduh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artikel ini dibaca: 2741 kali
Indonesian English
Tautan

Info Lelang

Tidak ada berita lelang


 
Statistik Website
123460
Hari_IniHari_Ini35
KemarinKemarin487
Minggu_IniMinggu_Ini1452
Bulan_IniBulan_Ini7899
TotalTotal123460
54.196.198.213