21 | 04 | 2014
Publikasi

 
Berita Resmi Statistik
Grafik

Grafik Inflasi Provinsi NTT dan Nasional

 

Pemerintahan

Daftar Tabel

Ulasan

Untitled Document

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah semakin menguatkan keinginan daerah untuk mekar, membentuk wilayah administratif baru di tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan. Alasan dilakukannya pemekaran daerah adalah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, dan percepatan pengelolaan potensi daerah. Namun kenyataannya pemekaran daerah umumnya hanya menguntungkan birokrasi karena dengan adanya pemekaran daerah akan menyerap tenaga kerja sebagai kepala daerah dan perangkatnya serta pegawai di daerah-daerah baru tersebut. Dalam kurun waktu 1999-2011, Pemerintah Daerah NTT telah membentuk 8 Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten.

Pada lingkup wilayah administrasi yang lebih kecil pemekaran daerah semakin deras, selama tiga tahun terakhir di NTT bertambah sebanyak 11 kecamatan dan 281 desa/kelurahan. Konsekuensi dari derasnya pemekaran selama ini menyebabkan peningkatan jumlah pegawai negeri sipil daerah (PNSD) sebanyak 19.611 orang atau 10,36 persen per tahun dan pejabat struktural sebanyak 2.562 orang atau 10,75 persen per tahun. Akibatnya pembiayaan untuk belanja pegawai juga membengkak karena semakin banyak pegawai maka semakin besar anggaran untuk rutinitas dan kepentingan pemerintahan. Hal ini selaras dengan laporan Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa jumlah belanja pegawai di NTT pada tahun 2010 sebesar 4,83 trilyun meningkat menjadi 5,56 trilyun (2011), atau selama periode 2010-2011 belanja pegawai di NTT meningkat sebesar 15,29 persen.
Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak terbesar dari pemekaran wilayah di NTT adalah membengkaknya APBN dari sektor pembiayaan belanja pegawai, diikuti penambahan pejabat struktural dan penambahan PNSD. Untuk mengurangi membengkaknya APBN dan mencegah dampak buruk lainnya maka Pemerintah berusaha membatasi pemekaran wilayah tersebut dengan memberlakuan kebijakan moratorium pemekaran daerah. Kebijakan ini berdampak tertundanya pemekaran tiga daerah otonom di NTT yaitu Kabupaten Adonara di Kabupaten Flores Timur, Kota Maumere di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Malaka di Kabupaten Belu.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dalam ragaan APBN, DAU merupakan salah satu komponen belanja dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Besaran DAU ditentukan oleh beberapa variable seperti jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada di setiap masing-masing wilayah/daerah.
Sabu Raijua yang terletak di selatan pulau Timor dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Australia, merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi oleh samudera luas sehingga Sabu Raijua terisolir dari daerah lain. Kabupaten termuda di NTT ini memiliki luas daratan sekitar 460,54 km2 atau kurang dari 1 persen luasan daratan NTT. Kondisi geografi sedemikian ini menjadikan faktor penghambat bagi pembangunan kabupaten Sabu Raijua lebih besar dibandingkan kabupaten lainnya yang ada di NTT. Namun, DAU sebagai salah satu komponen pendapatan daerah yang diterima Kabupaten ini ternyata paling kecil dibandingkan Kabupaten lainnya. Hal ini mengakibatkan kabupaten Sabu Raijua masih tertinggal dalam pembangunan daerah maupun sumber daya manusianya. Pada tahun 2011, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sabu Raijua sebesar 56,16 dan menduduki peringkat ke 21
atau terendah di NTT.

 

 Artikel ini dibaca: 1972 kali
Indonesian English
Tautan

Info Lelang

Tidak ada berita lelang


 
Statistik Website
125400
Hari_IniHari_Ini318
KemarinKemarin394
Minggu_IniMinggu_Ini318
Bulan_IniBulan_Ini9839
TotalTotal125400
23.20.149.27